Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Bubarkan Saja Staf Khusus, Jika Mempermalukan Presiden

Kamis, 16 April 2020 | 19:25 WIB Last Updated 2020-04-16T12:25:59Z


Drs. H. Guspardi Gaus, M.Si


Jakarta, Fajarharapan.com-Kelakuan dua Staf Khusus Presiden yang dicurigai menyalahgunakan
kekuasaan dan memperdagangkan pengaruhnya di tengah wabah Covid-19 mengundang reaksi keras berbagai kalangan. Apalagi diduga kuat yang dilakukan itu menguntungkan dirinya dan kelompoknya sendiri.

"Sikap dan kelakuan tersebut telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat. Heboh pula di berbagai media. Ini tidak mencerminkan sikap sebagai Staf Khusus Presiden yang seharusnya membantu Presiden," sebut Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus kemarin.

Politisi PAN ini mengatakan, surat dari Staf Khusus bernama Andi Taufan Garuda Putra yang menggunakan kop surat Istana dan ditujukan kepada para camat di seluruh Indonesia untuk mendukung proyek pendidikan publik tentang penanganan virus corona melalui perusahaan miliknya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), merupakan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Bahkan juga merupakan pelanggaran hukum administrasi, praktik perdagangan pengaruh serta pelanggaran etika pejabat negara.

Meskipun pada Selasa (14/4) Andi Taufan menyampaikan klarifikasi dan minta maaf atas surat berkop Sekretaris Negara tersebut namun Guspardi Gaus, meminta harus dipastikan agar skandal yang memalukan ini tidak terulang lagi.

Tak hanya publik masih ramai memperbincangkan skandal Andi Taufan, ternyata satu lagi Staf Khusus Presiden bernama Adamas Belva, CEO Ruangguru.com membuat kehebohan pula. Ia ditengarai mendapatkan proyek senilai triliunan rupiah dari program unggulan Presiden Jokowi, yaitu Kartu Pra-Kerja.

"Kedua Staf Khusus itu telah "melampaui porsi bidang tugasnya di tengah wabah Covid-19 yang telah 'memenjarakan' seluruh warga negara dengan cara bekerja dari rumah dan tak boleh keluar rumah," sebit politisi asal Sumbar ini.

Guspardi menegaskan, jika benar, para Staf Khusus itu telah berkelakuan seburuk itu, sebaiknya bukan saja mereka harus dipecat oleh Presiden, tetapi lembaga Staf Khusus itu sendiri harus dibubarkan, karena hanya mempermalukan Presiden dan tak jelas pula apa yang bisa mereka
kontribusikan untuk kepentingan bangsa dan negara.

Di mata mantan anggota DPRD Sumbar tiga periode ini, kehadiran lembaga itu yang telah mempermalukan lingkaran Istana. Hanya menjadi beban negara, karena mereka digaji tinggi dan mendapat fasilitas jabatan eselon I-A, namun sampai sekarang tak tampak kontribusi nyata yang
mereka berikan kepada negara.

"Bubarkan saja lembaga Staf Khusus ini, jika hanya menjadi beban dan bahkan mempermalukan Presiden Jokowi yang tengah bersusah-payah menangani wabah Corona," ujar Guspardi.

Pernyataan tegas Guspardi ini bukan tanpa alasan. Buktinya, tagar #Bubarkan Stafsus Presiden menjadi trending topic nomor satu di Indonesia dalam jaringan media sosial (Twitter) pada 15 April, hingga pukul 16.30 WIB.

Melihat hal itu, Guspardi menjelaskan, Komisi II DPR akan meminta Ombusmand RI sebagai mitra Komisi II untuk melakukan investigasi terhadap skandal-skandal ini dan juga menginvestigasi sepak-terjang Staf khusus lainnya untuk memastikan, jabatan Staf Khusus tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Pendapat Guspardi ini sejalan dengan pendapat pakar hukum tatanegara Refly Harun yang mengatakan, apabila Presiden membutuhkan teman diskusi atau nasihat maka yang mesti dilakukan bukannya membentuk lembaga Staf Khusus yang tak jelas fungsinya itu, melainkan menghadirkan 100 orang pakar dari berbagai bidang keilmuan untuk memberikan masukan yang kredibel.

"Dari sisi hukum administrasi negara, kehadiran lembaga Staf Khusus ini patut dipertanyakan. Karena sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden yang dapat memberi masukan yang kredibel kepada Presiden, karena anggotanya adalah para negarawan dan tokoh bangsa yang sangat berpengalaman dan mempunyai wawasan kebangsaan," tukas Guspardi.

Apabila Presiden membutuhkan lembaga untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan generasi milenial, sudah ada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas, struktur dan fungsi yang jelas.

"Lalu, untuk apa lagi ada lembaga Staf Khusus yang akhirnya hanya menciptakan skandal-skandal, tanya Guspardi. Bubarkan saja, biar tidak mempermalukan Presiden dan membebani APBN," imbuh Anggota Badan Legislasi DPR ini. (***)



×
Berita Terbaru Update