 |
| H. Mhd. Asli Chaidir, SH |
Padang, Fajarharapan.com-Pemerintah diminta segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat
yang terdampak wabah corona. Kedepankan hati nurani untuk mengurus dan
membaginya, jangan terus berkutat kepada data dan prosedural yang berbelit.
"Sampai sekarang belum juga disalurkan bantuan BLT tersebut.
Sudah lebih sebulan lamanya, aparat
pemerintah masih sibuk urus data warga penerima. Rapat
terus, perbaiki lagi. Lantas kapan disalurkan. Jangan sampai jatuh korban, baru
bantuan diberikan," kata Anggota Komisi VIII DPR, H. Mhd Asli Chaidir kemarin di Padang.
Asli mendukung kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi
dan kabupaten/kota merealokasi anggaran untuk penanganan wabah Corona, termasuk
bantuan BLT kepada masyarakat yang terdampak, baik masyarakat miskin maupun
sektor informal.
Bahkan saat rapat kerja virtual dengan jajaran Kementerian
Sosial, Asli menekankan Komisi VIII mendesak agar alokasi untuk masyarakat
miskin ditambah, termasuk sektor yang terdampak wabah
Corona. Dalam penyalurannya, harus cepat dan tepat sasaran.
"Tapi nyatanya hingga sekarang, baru akan ke akan saja
dulu. Eksekusi belum ada. Padahal masyarakat yang terdampak sudah memekik.
Sedangkan pemerintah belum juga menyalurkan, masih sibuk menyinkronkan data
calon penerima, penyesuaian dan hal lainnya," ujar mantan Ketua DPW PAN
Sumbar dua periode ini.
Asli menyebutkan, sejak duduk di Komisi VIII DPR sejak
2014 dan salah satunya bermitra dengan
Kementerian Sosial (Kemensos), soal data penerima program
BLT lewat Kemensos selalu simpang siur. Data berubah.
Bahkan pengalaman saat dia menyaluarkan bantuan sembako
akhir 2019 untuk masyarakat dhuafa dan mekanismenya harus mengacu kepada data
BDT (Basis Data Terpadu) yang yang kini disebut dengan Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS), ada yang tepat sasaran.
"Ada warga yang berhak menerimanya, tapi karena tak terdata,
terpaksa tak dapat. Sebaliknya, ada yang terdata tapi tak layak menerimanya.
Ini data pemerintah yang tiap sebentar pula kami, ingatkan evaluasi terus
minimal sekali enam bulan. Entah dilakukan, entah tidak, sampai sekarang, data tersebut
masih memunculkan masalah," ujar Asli.
Kemensos akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
senilai dan Sumbar dialokasikan untuk 250 ribu kk dengan besaran Rp600 ribu per
bulan selama tiga bulan. Kemendes juga menyalurkan bantuan serupa. Pemprov Sumbar yang juga akan menyalurkan
bantuan, akhirnya memilih jalan yang sama dengan pemerintah pusat. Pemko/pemkab
juga demikian.
"Terserahlah bagaimana caranya, yang penting segera disalurkan
dan tepat sasaran. Berdayakan ASN hingga tingkat kelurahan, termasuk para
pendamping. Ketulusan hati semua pihak diminta benar di sini," katanya.
(***)
