Notification

×

Horizontal

Iklan

Tuntut Hak Plasma ke PT Anam Koto di Pasbar, Ini Penjelasan Pihak Perusahaan

Jumat, 27 Maret 2020 | 23:02 WIB Last Updated 2020-03-29T03:27:25Z
Legal Manager PT Anam Koto J Tamba bersama Legal Humas Rizki dan Kuasa Hukumnya memberikan keterangan usai mengikuti sidang perdata di PN Pasbar. (Ist)

PASBAR, fajarharapan.com - Sengketa masalah hak kebun plasma antara perusahan perkebunan sawit dan masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) kerap berbuntut panjang, hingga permasalahan ini tak jarang masuk ranah pengadilan.

Seperti permasalahan antara PT. Anam Koto dan pihak ninik mamak Aia Gadang, di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman. Mereka menuntut hak plasma mereka yang sudah 23 tahun lamanya kata mereka, yang tak kunjung diberikan oleh perusahaan tersebut.

Sehingga permasalahan tersebut dibawa ke ranah hukum dengan diajukan dalam perkara sidang perdata, oleh pihak penggugat dari pengurus KAN Nagari Aia Gadang beserta Walinagari dan Bamus setempat. Penggugat dalam gugatan nya, pada intinya menganggap, perusahaan tersebut lalai dalam memfasilitasi kebun plasma untuk masyarakat Nagari Aia Gadang.

Namun hal itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan, tuntutan yang dilakukan oleh penggugat berbeda dengan pemahaman perusahaan. Pihak PT Anam Koto melihat banyak kejanggalan atas isi gugatan dan merupakan upaya coba-coba dari penggugat.

Legal Manager PT Anam Koto, J Tamba kepada wartawan Jumat (27/3/2020) mengatakan, banyak kejanggalan yang dilihat, ketika dipersidangan banyak eksepsi dari perusahaan sebagai tergugat terutama atas legal standing penggugat yang tidak jelas.

"Sepengetahuan kami, setelah wafatnya Pucuk Adat bernama Masrul Sutan Lauik Api, terdapat dua pucuk adat di Kenagarian Aia Gadang. Sedangkan mengenai pokok perkara juga sangat jelas, bahwa Aia Gadang dan Perusahaan tunduk pada perjanjian-perjanjian yamg telah dibuat dan disepakati," katanya.

Ia menjelaskan, fasilitas pembangunan kebun plasma untuk masyarakat Air Gadang pada tahun 1993 sempat mau dibangun. Hal ini sesuai dengan penyerahan lahan dari ninik mamak Nagari Aia Gadang, untuk dibangun kebun plasma seluas 1.000 hektare.

Namun ditarik kembali (dibatalkan) oleh pihak ninik mamak itu sendiri di tahum 1995 dengan alasan mencari bapak angkat yang lain. Bahkan Bupati sendiri saat itu, jelas J Tamba, telah menyurati ninik mamak Nagari Aia Gadang, agar mencari lagi lahan untuk plasma masyarakat Aia Gadang.

"Bukti-bukti dan saksi-saksi kami lengkap dalam hal ini," tegas J Tamba.

Ia melanjutkan, berdasarkan surat bersama kesepakatan pemangku adat dan penguasa tanah ulayat dalam wilayah Nagari Aia Gadang Desa Labuh Lurus dan Desa Pasir Bintungan, Kecamatan Pasaman tentang penyerahan tanah ulayat untuk keperluan tanaman sawit oleh PT Anam Koto pada (19/11/1990) menyerahkan ke pemerintah seluas 5.000 hektare.

Penyerahan itu dengan surat perjanjian, yang berisi antara lain kewajiban PT Anam Koto untuk membangun plasma sekurang-kurangnya 10 persen diluar itu (diluar lahan yang diserahkan). Selain dari Kenagarian Aia Gadang, perusahaan juga menerima penyerahan lahan dari Bupati yang awalnya berasal dari ninik mamak muara kiawai seluas 5.000 hektare.

Mengingat Aia Gadang tidak dapat menyerahkan lahan calon plasma, maka pada tahun 2008 perusahaan dan ninik mamak, pengurus tanah ulayat untuk wilayah Nagari Aia Gadang bersepakat, pihak perusahaan akan memberikan kompensasi sebesar Rp10juta/ bulan kepada masyarakat Aia Gadang.

Dengan artian selama pihak perusahaan belum disediakan lahan 10 persen diluar kebun inti perusahaan (5.000 hektare), untuk kebun plasma masyarakat Aia Gadang. Kesepakatan ini tertuang dalam perjanjian No.11 tanggal 11 September 2008 di akte notaris.

"Kita telah memenuhi pembayaran-pembayaran sejak tahun 2006 dan saat ini masih berjalan. Hanya selama perkara ini berlangsung yang belum kita bayarkan. Dana kompensasi menurut saksi-saksi telah dipergunakan Nagari Aia Gadang untuk membangun sekolah, kantor walinagari, rumah adat dan lain-lain," papar J Tamba usai menghadiri sidang.

Sementara itu, Pucuk Adat Nagari Aia Gadang, Sawalman Sutan Lauik Api pernah mengatakan kepada awak media beberapa waktu lalu, satu-satunya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang tidak memberikan hak masyarakat berupa plasma adalah PT.Anam Koto yang ada di Nagari tersebut.

"Kita tidak tinggal diam, kita tengah berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat ini melalui gugatan di pengadilan, mudah-mudahan apa yang menjadi hak kita kembali untuk kita," Kata Sawalman.

(Rill)
×
Berita Terbaru Update