Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

DPRD Sumbar Resmi Interpelasi Gubernur

Senin, 09 Maret 2020 | 16:57 WIB Last Updated 2020-03-09T09:57:48Z


Saat pengambilan voting untuk menentukan sikap DPRD terkait penggunaan hak interpelasi. Mayoritas setuju dengan penggunaan hak interpelasi ini. (ist)


Padang, Fajarharapan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menjadwalkan sidang paripurna untuk
menginterpelasi Gubernur Irwan Prayitno, Jumat (13/3).

Ketua DPRD Sumbar Supadi, Senin (9/3), menyebutkan karena begitu pentingnya agenda
interpelasi itu, pihaknya mengharapkan Gubernur Irwan Prayitno yang datang tanpa diwakili.

"Ini menyangkut kepuasan dari anggota dewan yang mempertanyakan kebijakan soal BUMD ini,"
jelas politisi partai Gerindra itu.

Interpelasi bisa berlanjut ke penggunaan hak angket jika DPRD Sumbar merasa tidak puas dengan jawaban gubernur. DPRD Sumbar akhirnya menggunakan hak interpelasinya kepada Gubernur Irwan Prayitno.

Dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Senin (9/3) di ruang sidang utama, enam fraksi di DPRD
Sumbar menyetujui penggunaan hak interpelasi. Enam fraksi itu Gerindra, Demokrat, PAN,
Golkar, PPP-NasDem dan PDIP-PKB. Sedangkan satu fraksi lainnya, PKS menolak.

Interpelasi hanya digunakan untuk persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan persoalan kunjungan kerja gubernur ke luar negeri batal dilakukan. Fraksi-fraksi di DPRD Sumbar hanya mengingatkan gubernur agar kunjungan ke luar negeri benar-benar efektif dan bermanfaat terhadap pengembangan daerah.

"Ada 6 fraksi mendukung penggunaan hak interpelasi dalam persoalan BUMD. Hanya satu yang tidak setuju," kata Afrizal yang membacakan penjelasan pengusul hak interpelasi terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.

Dalam rapat paripurna tersebut dari 65 hadir 56 anggota DPRD hadir. Karena tidak ada kata
sepakat, maka dilanjutkan dengan voting. Alhasil, 46 anggota DPRD setuju interpelasi soal BUMD dan aset daerah. Sementara 10 lainnya tidak setuju yang merupakan fraksi PKS seluruhnya. Dengan hasil paripurna itu, dinyatakan interpelasi resmi jadi interpelasi lembaga.  (***)



×
Berita Terbaru Update