Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

TERKAIT RANPERDA RPPLH Fraksi Golkar DPRD Minta Pemprov Tekan Laju Kerusakan Biodiversity

Minggu, 02 Februari 2020 | 21:11 WIB Last Updated 2020-02-02T14:11:15Z
Safaruddin Dt. Bandaro Rajo





PADANG-Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar meminta pemerintah provinsi (pemprov) melakukan upaya kongkrit dan praktis dilaksanakan dalam upaya menekan laju kerusakan biodiversity (keanekaragam hayati).

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar Safaruddin Dt. Bandaro Rajo belum lama ini di Padang. Permintaan fraksi Partai Golkar itu juga sudah disampaikan dalam rapat finalisasi pembahasan lima Ranperda, termasuk Ranperda RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Jumat lalu bersama Pemprov Sumbar.

Menurut dia, pada draf Ranperda RPPLH pasal 20 disebutkan, rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup dalam RPPLH salah satunya diarahkan untuk mengurangi laju kerusakan keanekaragaman hayati. Apalagi di Sumbar, termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang kaya dengan sumber keanekaragaman hayati.

"Di sini, belum tergambar secara rinci langkah-langkah kongkrit yang dilakukan dalam mengurangi laju kerusakan keanekaragaman hayati. Padahal beberapa sumber keanekaragaman hayati itu dikategorikan langka," kata dia.

Misalnya, Pohon Andalas (Morus macroura) yang menjadi maskot (flora identitas) Sumbar dan Burung Kuau (Argusianus argus) yang juga menjadi maskot (fauna identitas) Sumbar.

Fraksi Golkar, khawatir, jika tidak ada upaya  mengurangi laju kerusakan keanekaragaman hayati, bisa-bisa Pohon Andalas dan Burung Kuau sulit bahkan tidak ditemukan lagi di Sumbar. Maskot flora dan fauna Sumbar tinggal kenangan.

"Kami berharap upaya kongkrit dimaksud dijabarkan dalam Peraturan Gubernur. Atau bisa jadi ada rencana ke depan, untuk  melahirkan Perda  khusus ini seperti di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), ada Perda Perlindungan Flora dan Fauna   Khas Kalimantan selatan atau Perda Perlindungan dan Pengelolaan Sumber daya genetik Lokal (SDGL) yaitu Perda Perda Nomor 10 Tahun 2018," terang dia. (***)


×
Berita Terbaru Update