Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Setubuhi Anak di Bawah Umur, Pelarian ADF Beraknir di Jeruji Besi

Selasa, 18 Februari 2020 | 00:04 WIB Last Updated 2020-02-17T17:11:30Z
Barang bukti

Sawahlunto, fajarharapan  - Pelarian ADF (21) tersangka kasus persetubuhan anak di bawah umur yang melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Sawahlunto sejak 17 Desember 2019 yang lalu berakhir di Jeruji besi.

ADF ditangkap setelah Personil Polres Sawahlunto mendapatkan informasi keberadaan tersangka di wilayah hukum Polres Belitung. Berkat kerjasama antar Polres tersebut tersangka berhasil ditangkap dan diamankan hingga dibawa Polres Sawahlunto.

Kapolres Sawahlunto AKBP Junaidi Nur, S.H, S.I.K didampingi Kasat Reskrim Polres Kota Sawahlunto AKP Julkipli Ritonga beserta jajaran, Senin (17/2/2020) mengatakan kejadian ini bermula pada bulan April 2018 sekira pukul 22.00 WIB.

Tersangka saat itu mengirimkan pesan WhatsApp kepada korban untuk bertemu, akan tetapi saat itu korban menolaknya karena sudah larut malam. 

Beberapa saat kemudian korban mendengar ada yang mengetuk pintu jendela kamar dan melihat tersangka sudah berada di luar jendela kamarnya. Ketika itu tersangka mengatakan kepada korban agar membuka pintu jendela tersebut.
Seketika tersangka menarik pergelangan tangan kanan korban dengan maksud untuk menyuruh korban keluar dari kamar. Setelah berada diluar kamar, tersangka mengajak korban untuk pergi ke garasi mobil rumah korban.

Kemudian terjadilah persetubuhan yang menyebabkan korban hamil hingga melahirkan seorang anak dan korbanpun berhenti sekolah. "Saat kejadian tersebut korban masih dibawah umur lebih kurang berumur 16 tahun dan ini menjadi aib bagi korban dan keluarga korban", ucap Kapolres saat Press Release di Mapolres, Senin (17/2/2020).

Kasat Reskrim menambahkan untuk penanganan kasus persetubuhan anak dibawah umur memang berbeda dengan yang sudah dewasa, pihaknya perlu ahli dalam penanganan kasus tersebut.

Akibatnya ulah ADF, ia disangkakan pasal 81 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 Miliar. (ton)
×
Berita Terbaru Update