Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Saudi Setop Visa Umrah, Pemerintah Berembuk Cari Solusi

Jumat, 28 Februari 2020 | 00:05 WIB Last Updated 2020-02-28T05:08:15Z
Menko PMK

Jakarta, fajarharapan.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy akan kembali melakukan rapat koordinasi untuk merespons kebijakan Arab Saudi menangguhkan visa umrah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. 

Muhadjir mengatakan pemerintah memiliki kewajiban melindungi kepentingan calon jemaah haji. Karena jika kebijakan itu terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin dampaknya calon jemaah haji juga akan tidak bisa berangkat ke tanah suci.


"Tujuan semaksimal mungkin melindungi kepentingan calon jemaah, terutama yang berkaitan dengan biro perjalanan, maskapai penerbangan, akomodasi dan hotel maupun visa," kata Muhadjir usai rapat koordinasi lintas kementerian di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Dalam rapat lintas kementerian ini, hadir Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan pejabat terkait lainnya.

Lebih jauh Muhadjir mengaku pemerintah sudah meminta agar Saudi tetap memperbolehkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang umrah tetap melanjutkan ibadah dan ziarah.

Selain itu, kata Muhadjir, pemerintah juga meminta Saudi mengizinkan WNI yang sudah terlanjur terbang dan akan mendarat tetap diperbolehkan melakukan umrah.

"Agar yang sudah terlanjur atau akan mendarat, supaya diizinkan untuk melanjutkan ibadah ataupun ziarah," kata Muhadjir.


Muhadjir menyatakan pemerintah memahami keputusan Saudi yang memberlakukan pelarangan sementara ibadah umrah dan ziarah untuk beberapa-beberapa negara, termasuk Indonesia.


Kata dia, kebijakan itu semata-mata untuk kepentingan kesehatan, mengingat banyak negara yang warganya positif terinfeksi virus corona.


"Pemerintah Indonesia memahami bahwa keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan kepentingan kesehatan umat yang lebih besar, terutama khususnya para jemaah umrah dan ziarah," kata Muhadjir.

Arab Saudi memutuskan untuk menyetop pelayanan visa umrah untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Saudi juga tak melayani visa wisata bagi negara-negara yang telah terpapar corona dan tercatat di WHO.

Kebijakan tersebut langsung berdampak bagi WNI yang akan melaksanakan umrah. Ribuan jemaah umrah tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (27/2/2020) sore. Para jemaah menunggu di Terminal 3 Jalur Keberangkatan Bandara Soetta.


Kepala Seksi Identifikasi dan Penanganan Masalah Umrah Kemenag Ali Machzumi mencatat ada 2.733 jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat hari ini dari Bandara Soetta. Namun sebagian besar tidak bisa meneruskan perjalanannya ke Saudi.


Di tempat terpisah, Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi menyatakan bahwa penangguhan kunjungan ke Saudi sangat merugikan masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah umrah. 


Ia meminta pemerintah turun tangan untuk mengatasi persoalan ini lewat lobi-lobi dengan pemerintah Saudi.

Dia menambahkan, akibat kebijakan ini maka penyedia jasa juga harus bertanggungjawab mengembalikan dana jemaah yang sudah disetorkan baik jasa penerbangan, penginapan maupun transportasi. Untuk itu, pemerintah pun harus aktif mengawasi pengembalian dana tersebut.

"Pemerintah harus turut aktif memonitor para penyedia jasa untuk memenuhi kewajibannya," kata sosok yang akrab disapa Awiek itu. 


Dia menambahkan, Fraksi PPP berharap pemerintah Saudi segera membuka kembali jalur umrah dengan memperketat pemeriksaan sebagaimana dikutip pada cnnindonesia.com.

"Kebijakan pemerintah Arab Saudi ini jangan sampai mengganggu musim haji tahun 2020," katanya. (*)
×
Berita Terbaru Update