Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Ikut Pilkada, Anggota DPR,DPD dan DPRD Harus Mundur

Senin, 04 November 2019 | 20:08 WIB Last Updated 2019-11-04T13:13:29Z

Guspardi Gaus


JAKARTA-Bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang ikut maju dalam Pilkada, harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil rakyat dan senator itu. Ini sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Barusan tadi dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan UU nomor 10/2016 masih berlaku dan belum direvisi," kata anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, Senin (4/11) usai RDP.

Guspardi bahkan sempat menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPU apalagi sebelumnya viral berita yang diapungkan oleh Syamsu Rizal, Kepala Sekretaris Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Seknas ADKASI).

Kata Wakil Ketua DPRD Tebo itu, seperti dikutip jambione.com, untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten tidak harus mundur, cukup cuti saja. Revisi UU No. 10 tahun 2016 tentang persyaratan Cakada tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan ADKASI dan ADEKSI.

"Tapi dijawab dengan tegas oleh Ketua KPU, UU nomor 10/2016 tentang Pilkada tetap berlaku. Dengan demikian otomatis, bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang ikut Pilkada harus mundur dari jabatannya," terang politisi PAN asal daerah pemilihan Sumbar II ini.

Guspardi menyebutkan dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia itu membahas tentang Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berkaitan dengan masalah pilkada serentak. PKPU ini adalah turunan dari UU Pilkada nomor 10/2016.

Menurutnya yang dibahas tadi antara lain terkait mantan narapidana korupsi yang maju pada Pilkada. KPU tetap bersikukuh melarang mantan narapidana korupsi maju pada Pilkada 2020. Larangan itu dimasukkan dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.

"KPU kan sudah melaporkan, mantan terpidana korupsi itu menjadi bagian yang kita sebut, kita atur dalam Peraturan KPU tentang pencalonan ini," kata Ketua KPU Arief Budiman.

Dipertegas Arief mengatakan, pihaknya ngotot untuk melarang eks koruptor maju dalam Pilkada karena proses pemilihan kepala daerah diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang terbaik. Tidak hanya itu, sosok kepala daerah juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang ia pimpin.

Kemudian sebut Guspardi juga dibahas soal dalam PKPU itu soal batasan usia dari petugas KPPS yang diusulkan KPU. RDP akan dilanjutkan Senin depan. (*)
×
Berita Terbaru Update