Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Ikut Pilkada, Cuti atau Mundur?

Rabu, 06 November 2019 | 08:51 WIB Last Updated 2019-11-06T01:59:02Z



Effendi




Effendi

Publik bingung dan bertanya-tanya. Tidak hanya di Sumbar, dipastikan juga di provinsi lain, terutama yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

Kemendagri merilis ada 270 daerah, dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Di Sumbar sendiri, juga mayoritas daerah menggelarnya, yaitu provinsi dan 13 kabupaten/kota dari 19 kabu­paten/kota se-Sumbar.

Kenapa publik bingung dan bertanya-tanya? Itu karena adanya berita terkait Pilkada terutama soal persyaratan pencalonan. Ada yang menyebutkan anggota DPR, DPD dan DPRD tak perlu mundur, cukup hanya cuti jika ingin maju pilkada. Tapi ada pula yang bilang, harus mundur.

Seperti yang diberitakan Harian Singgalang edisi Selasa (5/11) dengan nara sumber, anggota Komisi II DPR asal daerah pemilihan Sumbar II, Guspardi Gaus.

Kata Guspardi, bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang ikut maju dalam pilkada, harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil rakyat dan senator itu. Ini sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

"Barusan tadi dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Ketua KPU Arief Budiman menegaskan UU nomor 10/2016 masih berlaku dan belum direvisi," kata anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus, Senin (4/11) usai RDP.

Guspardi menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPU apalagi sebelumnya viral berita yang diapungkan oleh Syamsu Rizal, Kepala Sekretaris Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Seknas ADKASI).

Kata Syamsu Rizal, untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten tidak harus mundur, cukup cuti saja. Revisi UU No. 10 tahun 2016 ini merupakan tindak lanjut dari usulan ADKASI dan ADEKSI.

Karena UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tetap berlaku, sebut politisi PAN ini, otomatis, bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang ikut Pilkada harus mundur dari jabatannya.

Tetapi versi lain, isi beritanya mengatakan, wakil rakyat hanya perlu cuti bila ikut Pilkada. Seperti yang disampaikan oleh Ketua  Badan Kehormatan (BK) DPD RI Leonardy Harmainy.

Kata Leonardy, pimpinan dan anggota DPR RI, DPD RI dan DPRD tidak  harus berhenti jika ingin maju di perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Anggota legislatif pun bisa cuti sebagaimana eksekutif.

"Rekan-rekan pimpinan dan anggota legislatif dimana pun silakan segera bersiap-siap untuk melakukan sosialisasi. Jangan ragu lagi, saudara hanya perlu cuti dari tugas kedewanan selama helat pemilihan kepala daerah," tegas Leonardy, Senin (4/11/2019), di Jakarta seperti diwartakan covesia.com.

Bahkan pernyataan senator asal Sumbar ini, tidak saja dipublis di berbagai media online, juga di beberapa harian lokal di Sumbar, terbitan Selasa (5/11).

Dari sudut tupoksi, maka Komisi II DPR lebih pas bicara soal Pilkada. Apalagi Komisi II DPR membidangi pemerintahan dan kepemiluan. Mitra kerjanya, antara lain Kemendagri, KPU dan Bawaslu.

Tetapi dari sudut pemberitaan, pernyataan Ketua Badan Kehormatan DPD Leonardy Harmainy lebih membumi dan lebih tersebar meluas ketimbang pernyataan Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus.

Publik Sumbar juga tahu, kedua tokoh berkaliber nasional asal Sumbar ini juga sudah teruji dan sarat pengalaman. Matang di DPRD Sumbar. Guspardi tiga periode dan Leonardy dua periode. Bahkan Leonardy pernah menjadi Ketua DPRD Sumbar.

Kedua politisi kebanggaan urang awak ini juga sering berbeda pendapat selama mengabdi di DPRD Sumbar. Tapi persahabatan mereka tak perlu diragukan lagi. Mereka berdua konco palangkin.

Nah sekarang, terkait dengan isu yang sekarang menghangat dan ditunggu-tunggu publik soal Pilkada, mereka beda pendapat.  Leonardy menyatakan itu tentu ada dasarnya maupun masukan dari tim yang mem-back up tugasnya sebagai Ketua BK DPD. Begitu pula Guspardi. Juga punya dasar dan pegangan. Apalag sebelum terjun ke dunia politik, Guspardi adalah seorang akademisi.

Karena berbeda, tentu saja publik bingung. Anggota DPR, DPD dan DPRD yang berkeinginan atau didorong rakyat untuk maju dalam Pilkada, tentu juga butuh kepastian soal ketentuan ini.

Kalau benar apa yang disampaikan Ketua Badan Kehormatan DPD itu, tentu mereka dari sekarang siap-siap dan mulai menggencarkan sosialisasi. Sebaliknya, kalau yang disampaikan Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus benar pula, maka anggota DPR, DPD dan DPRD akan berpikir dua kali untuk maju.

Sebab konsekuensinya, mereka harus mundur dulu dari parlemen. Hanya mereka yang sudah benar-benar siap untuk maju di Pilkada dan versinya ada peluang untuk memenangkan Pilkada, mau mundur dari keanggotaan DPR, DPD dan DPRD.

Kebingungan publik ini mesti dijawab segera. Jangan digantung apalagi diulur-ulur hingga 'dipelihara'. Siapa yang berhak menje­laskan soal kepastian ini?  Tentu pemerintah dan penyelenggara Pilkada, dalam hal ini KPU.

Kita berharap pemerintah khususnya instansi yang berurusan dengan Pilkada ini bersama KPU menyampaikan kepada publik secara meluas dan tentunya juga kepada media, untuk menjawab kebingungan ini. Sekali lagi publik butuh kepastian. Semoga cepat direspon. (*)

Penulis  wartawan Singgalang

×
Berita Terbaru Update