Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Walhi Sumbar Nilai Hukuman Pembakar Hutan Minim

Rabu, 16 Oktober 2019 | 17:09 WIB Last Updated 2019-10-16T10:09:40Z
.

Padang, fajarharapan.com
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar, menilai penindakan hukum terkait pengrusakan lingkungan di Sumbar sangat minim.


Hal itu dikatakan oleh Direktur Walhi Sumbar, Uslaini, saat konferensi pers dengan tema "Ancaman Investasi dan Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Dalam Kontestasi Politik Transaksional di Sumbar, Rabu (16/10).

Uslaini mengatakan, penegakkan hukum terkait pengrusakan lingkungan ini masih belum maksimal.‎ Penindakan hukum di Sumbar, ibaratnya sudah jauh panggang dari api.

"Kami menyayangkan adanya penambangan yang legal maupun ilegal yang diduga dibekingi oleh penguasa," ujar Uslaini.

Dikatakan, pihaknya juga telah melakukan surfey terkait penindakan hukum, kebanyakan lokasi tambang legal maupun ilegal dikuasi oleh penguasa. 

"Kebanyakan yang menguasai tambang ini, mereka merupakan anggota parlemen saat ini," katanya.

Dikatakannya, pihaknya sangat miris melihat penindakan hukum yang belum maksimal terkait pengrusakan lingkungan yang terjadi di Sumbar, dimana kepemilikan tambang tersebut adalah penguasa, akibat investasi.

Dari data yang didapat, terdapat 150 izin usaha pertambangan untuk mineral yang dianggap merampas kehidupan masyarakat."Data ini belum masuk tambang galian C," katanya.

Terakhir dia mengatakan, dengan kejadian tersebut, dia menganggap penindakan terhadap pelaku pengrusakan lingkungan, akan tidak maksimal. Karena banyaknya pengusaha tambang yang berkuasa di parlemen.

"Diduga ini, jadi persoalan terkait penindakan hukum terkait pengrusakan lingkungan. Dimana pemiliknya kalangan penguasa," tutupnya.(dri)
×
Berita Terbaru Update