Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tak Sebatas Wakili Etnis Tionghoa dan Disabilitas, Ternyata Kompetensi Wamen ATR/BPN Luar Biasa

Sabtu, 26 Oktober 2019 | 16:10 WIB Last Updated 2019-10-26T09:10:32Z


Surya Tjandra



JAKARTA- Politisi (PSI) Surya Tjandra dipercaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Surya dan Wamen lainnya dilantik di Istana Negara, Jumat (25/10/2019) siang.
Dipilihnya Surya menjadi Wamen ATR/BPN mendapat reaksi positif dari berbagai kalangan, tak terkecuali para pengamat politik seperti Saiful Mujani dan Yunarto Wijaya.
Pengamat politik yang juga lendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani lewat akun Twitternya menjelaskan secara singkat latar belakang pendidikan Surya Tjandra.
Surya merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Kemudian ia mendapat beasiswa untuk meneruskan pendidikannya di bidang hukum untuk program S2 (Universitas Warwick, Inggris) dan program S3 (Universitas Leiden, Belanda).
"Doktor Surya Chandra, ahli hukum alumni UI dan S3 Universitas Leiden, Belanda. Pengacara, dan aktivis buruh pada skala nasional dan internasional. sahabat dekat Almarhum Munir. Politisi PSI yang diangkat jadi wamen agraria dan tata ruang," tulis @saiful_mujani, Jumat (25/10/2019).
Sementara itu, Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut, kompetensi pria yang pernah mencalonkan diri sebagai komisioner KPK itu, jauh melampaui pandangan bahwa Surya bagian representasi kaum Tionghoa dan disabilitas.
"Baca rekam jejaknya, kompetensinya jauh melampaui pandangan bahwa dia bagian representasi kaum Tionghoa & disabilitas... salut bro!" cuit Yunarto di akun Twitternya, @yunartowijaya.
Diketahui, setelah lulus kuliah, Surya bekerja di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LSM yang menyediakan bantuan hukum bagi rakyat miskin dan buta hukum.
Di LBH Jakarta, Surya mengolah keterampilannya dalam hal hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, ketika hukum bisa menjadi alat pembelaan sekaligus pemberdayaan rakyat miskin dan buta hukum.
Surya juga pernah terlibat di dalam Komite Aksi Jaminan Sosial, aliansi besar gerakan sosial yang terdiri atas serikat buruh, tani, nelayan, mahasiswa, LSM, dan lain-lain, untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah ke pengadilan terkait kelalaian pemerintah untuk melaksanakan perintah UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).
Pada 2015 lalu, Surya mencalonkan diri sebagai komisioner KPK. Namun sayangnya ia tak terpilih. Kini dia bekerja sebagai dosen di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. (*)








×
Berita Terbaru Update