Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

RUU KPK Lemahkan Kinerja Lembaga Anti Rasuah

Kamis, 17 Oktober 2019 | 17:30 WIB Last Updated 2019-10-17T10:33:22Z
Juru Bicara KPK‎, Febri Diansyah. (deri/fajarharapan.com)

Padang, fajarharapan.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai RUU KPK yang telah diparipurnakan oleh DPR RI ini melemahkan kerja lembaga anti rasuah dalam penanganan kasus korupsi.

Hal itu dikatakan oleh Juru Bicara KPK‎, Febri Diansyah setelah dialog radio KPK di RRI Padang, Kamis (17/10/2019).

Febri mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan kemenkumham, terkait RUU KPK ini. Namun, pihaknya belum menerima dokumen resmi dari kementerian tersebut.

"Kita belum terima dokumen resminya. Ketika mengacu kepada pasal 73 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, artinya RUU ini per hari ini sudah jadi undang undang setelah 30 hari," kata Febri.

Dikatakan, KPK saat ini sudah membentuk tim transisi, untuk menelangaah atau merumuskan RUU yang telah diparipurnakan itu. Pimpinan telah memerintahkan sejumlah struktural yang diketuai sekjen KPK untuk mengidentifikasi.

"Jadi proses identifikasi telah kami lakukan dalam waktu beberapa minggu ini. Kira kira konsekuensi apa dari rancangan undang undang yang disahkan oleh paripurna itu yang bisa berdampak langsung pada KPK," ujar Febri.

Dijelaskannya, salah satu poin dari identifikasi itu, pihaknya menemukan 26 catatan yang memang beresiko mengubah dan sebagian memperlemah kerja KPK. 26 poin ini sudah diberitahukan kepada publik.

Sementara tugas tim transisi yang lain adalah untuk merincikan konsekuensi 26 poin itu, untuk menimalisir kerusakan yang akan terjadi sebagai akibat perubahan aturan. Kerusakan dalam artian, karena ada kewenangan yang melemah di RUU KPK tersebut, seperti undang undang penyadapan, ataupun kewenangan melarang seseorang ke luar negri itu juga menjadi lemah.

Selain itu, kewenangan di penuntuttan hilang di RUU KPK di pasal 12, termasuk juga sifat kekhusussan memungkinkan KPK bergerak lebih leluasa juga dipangkas.

"Nah ini memang yang harus dilihat secara jauh lebih rinci. Dan kami menunggu informasi resmi dari Kemenkumham terkait perundangan RUU KPK agar publik‎ juga clear ya, apa yang dilakukan kedepan dan bagi KPK tindak lanjut berikutnya juga kami harus lakukan segera," katanya.

Ketika ditanyakan, ketika konsekuensi dari RUU KPK ini, Febri menjawab, ‎konsekuensi sebuah aturan yang berlaku itu tentu harus dilaksanakan oleh semua warga negara, apalagi institusi negara dan penegak hukum,  punya kewajiban yang harus dilaksanakan.

"Jadi kerja kita sebagai pemberantasan korupsi kedepan ini mungkin lebih berat, tapi harus semangat dan tetap berjalan, upaya untuk memberantas korupsi itu poin yang krusial penindakan ataupun pencegahan," ujarnya.

Ketika wartawan, menanyakan apakah KPK berharap adanya penyelamatan dari presiden, Febri menjawab,‎ kalaupun nanti ada atau tidak ada tindakan penyelamatan dari presiden, KPK menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

"Terserah presiden apakah akan melakukan penyelamatan dengan mengeluarkan perpu atau cara yang lain, itu merupakan kewenangan presiden yang kami hormati," kata dia.

Terkait adanya temuan  26 catatan dari tim transisi, pihaknya sudah identifikasi di internal. Namun, hasil temuan ini tidak relevan diberikan kepada Kemenkumham dan DPR RI.

"Kalau Kemenkumham dan DPR tidak relevan ya, karena RUU sudah jadi, dan KPK tidak pernah diminta pendapat dan bahkan tidak pernah mendapatkan draft resmi dari RUU  itu, ketika menjelang proses paripurna kemarin‎. Kalau ada draft resminya tentu kami akan berikan masukan," jelasnya.

"Tapi kita tahu, prosesnya sangat cepat dan bahkan kami indikasikan tertutup. Namun karena RUUnya sudah menjadi undang undang hari ini, dalam koridor negara hukum, tentu kita harus menghormati aturan hukum yang berlaku," ungkapnya.

Operasi Tangkap Tangan 
KPK ‎juga menilai pada RUU KPK yang telah diparipurnakan, juga memengaruhi pada metode dalam penanganan perkara korupsi, seperti OTT. 

Febri menilai, meski ada pelemahan ini, pihaknya tetap melakukan metode OTT dalam menangani kasus korupsi. Seperti kasus korupsi skala besar yang telah berhasil diungkapkan di Medan.

"Kita masih bisa melakukan penindakan OTT, menangani kasus korupsi dalam skala besar, sama seperti kemarin, dipastikan tidak sama. Karena beberapa kewenangan sudah dipangkas. Tapi bagaimana diminimalisir efek buruknya atau resiko kerusakannya itu yang perlu kita lakukan bersama sama," kata Febri.

Febri mengatakan, OTT salah satu metode dalam penanganan perkara, ada lebih dari 120 OTT yang telah dilakukan. Pejabat yang korup pasti tidak senang dengan OTT, karena sifatnya yang seketika dan sulit berkelit.

"Dari semua kasus OTT yang kami bawa ke pengadilan semuanya sudah sampai berkekuatan hukum tetap, divonis bersalah terdakwanya. Artinya jarang sekali, hampir tidak ada yang bisa berkilah ketika menerima suap tersebut. Semuanya terbukti di pengadilan, ini yang tidak disukai oleh pejabat yang korup, tapi pejabat yang bersih semestinya tidak perlu khwatir dengan OTT," ujar Febri.

Selain memakai metode OTT, KPK juga memakai metode case building, seperti, penyelidikan awal dan penyelidikan‎ terbuka. Dari metode ini, seluruh tersangka, sudah ada bukti permulaan yang cukup.
Pada metode ini juga ada resiko dari RUU yang telah diparipurnakan itu.

"Resiko ‎ yang terhambat karena ada batas waktu dua tahun, karena kita tahu proses penanganan kasus korupsi yang harus bersama dengan instansi lain mengitung kerugian negara misalnya atau penanganan kasus korupsi yang membutuhkan kerjasama internasional itu pasti membutuhkan waktu yang lebih," katanya.

Seperti kasus di Medan kemarin, pihaknya sudah menjadikan Walikota Medan dan beberapa orang sebagai tersangka. Dengan begitu, pihaknya akan membutuhkan pihak-pihak lain, untuk menangani perkara tersebut.

"Kita juga akan mencari pihak yang mencoba menabrak tim KPK saat penggrebekan kemarin. Kita akan bekerjasama dengan pihak lain, untuk memburu mereka," katanya.

Selain bekerjasama dengan instansi lain, pihaknya juga meminta masyarakat bisa memberikan informasi pada KPK. Masyarakat bisa memberikan informasi pada KPK,  seperti penanganan kasus yang lain, di daerah pihaknya juga berkoordinasi dengan polri, banyak bantuan bisa diberikan.

‎"Ada banyak sekali tim yang bertugas di daerah seperti tim pencegahan juga berkoordinasi, begitu juga pada 50 Kota. Kita belum mendapatkan datanya, nanti saya cek lagi," ujar dia.

ASN KPK
Febri juga menyoroti terkait aturan status pegawai KPK ASN. Dimana saat undang-undang sudah mengatur status pegawai KPK ASN ini. Jadi dalam waktu dua tahun ini, akan dirapikan bagi pihak pihak yang belum pegawai berstatus ASN, namun tentu saja aturan yang lebih rinci. 

"Perlu dibuat, karena ada resiko indenpendensi KPK dalam menangani perkara korupsi akan terganggu, kalau ‎aturan ASN ini tidak dibuat lebih rinci," katanya.

Aturan ini nantinya, khusus penyidik berstatus ASN, tidak bisa dikontrol dengan berbagai cara atau peraturan pegawai dan instansi lain. Karena penyidik ini nantinya akan memeriksa menteri bisa pejabat setingkat eselon I, anggota DPR RI atau pejabat yang lain. 

Kalau status ASNnya apalagi pegawai kontrak (P3K) tentu membuat indenpendensi dalam penanganan perkara bisa berkurang secara signifikan. "Nah ini yang perlu dipahami dan ini bukan soal status saja tapi soal resiko kedepan apakah mereka bisa bekerja secara indenpenden atau tidak penanganan kasus korupsi tidak mungkin dilakukan tanpa indenpendensi," imbuhnya.

Dia juga berharap dan bermimpi, untuk bisa mengungkap kasus korupsi besar. Karena kasus korupsi besar yang diungkap ini, perlu waktu, dan keterlibatan banyak pihak, dan bersifat lintas negara.

"Saya kasih contoh satu kasus yang baru kami selesaikan penyidikannya. Itu butuh waktu lima tahun, pencucian uang yang diduga dilakukan oleh tersangka "TCW" di Banten aset yang kami sita setidaknya nilainya Rp500 miliar. Kasus seperti ini tidak bisa diungkap kalau ada batas waktu dua tahun meskipun di undang-undang  itu diatur kata dapat tapi pembatasan waktu dua tahun itu agak janggal menurut kami beberapa diskusi bahkan tindak pidana umum tidak ada batas waktu," jelasnya lagi.

121 Kepala Daerah Terjerat OTT
Selama lembaga antirasuah ini berdiri, 121 kepala daerah telah terjerat OTT.‎ Dari 121 kepala daerah yang terjerat OTT tersebar di 20 provinsi yang tersebar di Indonesia.

"Kami sudah tangkap 121 kepala daerah, dari bupati, walikota dan gubernur yang tersebar di 20 provinsi," kata Febri Diansyah.

Dari 121 OTT kepala daerah ini, pada umumnya berkaitan dengan suap terkait proyek yang dilakukan di masing-masing daerah.

"121 kepala daerah, tersandung suap. Kasus suap berkaitan dengan pendanaan politik. Mereka kebanyak kebanyakan menerima fee proyek," ujar Febri.

Terakhir Febri mengatakan, selama tahun ini sebanyak 178 kasus telah berhasil diungkap. Dari seluruh kasus ini, 152 kasus suap. Dari kasus suap ini, 91 tersangka melibatkan anggota DPR, 28 orang melibatkan mantan maupun kepala daerah aktif.


Namun, selama KPK berdiri, ada tercatat 1064 kasus sampai pertengah tahun ini. Dari seluruh kasus ini, 255 perkara dengan tersangka legislatif, 110 perkara melibatkan kepala daerah dan 208 melibatkan eksekutif.‎(deri)

tags :#KPK
×
Berita Terbaru Update