Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Oknum ASN Terjerat OTT, Walikota Padang Hormati Proses Hukum

Minggu, 20 Oktober 2019 | 14:41 WIB Last Updated 2019-10-20T07:42:22Z
.

Padang, fajarharapan.com - Pasca ditangkapnya salah satu oknum ASN Bapenda Padang, yang diduga melakuakan praktik pungli,  Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah sangat menyayangkan perisitwa  itu terjadi.

Selain itu, Mahyeldi juga menghormati proses hukum yang masih berjalan. "OTT terhadap ASN ini menjadi peringatan bagi seluruh jajaran di Pemko Padang. Kita hormati prosesnya. Kepada jajaran ini menjadi peringatan bagi kita," kata Mahyeldi kepada wartawan, saat konferensi pers di rumah dinasnya, Minggu (20/10).

Mahyeldi mengatakan, pengertian peringatan disini, agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang agar lebih maksimal untuk menimalisir praktik pungli.

"Selama ini sudah dilakukan upaya-upaya seperti OPD dan inspektorat, tentu terus melakukan pengawasan. Pak sekda juga harus berikan peringatan dan seluruh kepala OPD juga lakukan hal yang sama," ujar Mahyeldi.

Dikatakan, selama ini Pemko Padang serius dan sungguh-sungguh dalam memberantas tindakan korupsi di lingkungan Pemko Padang. Salah satunya pembentukan tim Saber Pungli, yang melakukan OTT terhadap oknum ASN JN tersebut.

"Kami serius dan sungguh sungguh dalam berantas korupsi. Karena memang, membentuk saber pungli kami SK-kan dan kami termasuk Pemda yang mengawali. Saya langsung melantik dan meresmikan, anggotanya dari jajaran pemerintahan, kejaksaan dan pemerintahan," katanya.

Dikatakannya, kepada masyarakat diminta, apabila seandainya mengurus dalam hal bayar membayar dengan jajaran Pemko Padang, harus ada bukti kwintansi. Apabila pegawai itu tidak mau, memberikan kwintansi berarti ada indikasi pungli atau tindakan penyimpangan.

"Diharapkan kepada masyarakat dan semua pihak untuk bisa menciptakan dan bersama-sama menimalisir prilaku dan tindakan korupsindi Padang. Peristiwa oni pelajaran kita bersama untuk tidak terjadi lagi," ujarnya.

Sementara untuk status "JN", Mahyeldi mengatakan, pihaknya masih menunggun proses hukum yang berjalan. Dirinya melihat perkembangan selanjutnya apakah nanti akan diberikan sanksi kepada ASN tersebut.

"Kita lihat sesuai aturan, ini masih dalam proses. Kami sebagai pemerintah kota menghormati proses hukum yang berjan, dengan sesuai aturan yang ada. Kita lihat perkembangan nanti," tutupnya. (Deri)
×
Berita Terbaru Update