Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Jangan Ada Lagi Terjerat Hukum Pembangunan Masjid Agung Solsel

Rabu, 23 Oktober 2019 | 18:00 WIB Last Updated 2019-10-23T11:00:20Z
Inilah kondisi pembangunan Masjid Agung Solok Selatan di Sungai Lambai yang masih terbengkalai.(Hendrivon)

SOLSEL  - Jangan sampai ada yang terjerat hukum dengan dipaksakan kegiatan pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, hal ini mesti menjadi tolak ukur oleh Dinas terkait.

Sebab, teguran pertama, kedua dan ketiga tidak ada niat perusahaan PT Zulaikha untuk mempercepat pembangunan. Selalu melalaikan dengan berbagai alasan, nah kalau tidak siap anggaran atau material kenapa harus ikut tender.

"Kita tidak menginginkan nama daerah tercoreng lagi, dengan kondisi terlalu dipaksakan pembangunan Masjid Agung. Sebaiknya dihentikan dulu, karena sudah diberikan teguran ketiga (SP3) kepada pihak proyek pelaksana," harap Wakil Ketua DPRD Solok Selatan, Ali Sabri Abbas kepada Media. Rabu (23/10).

Meskipun sudah disarankan, pihak dinas terkait tetap masih ngotot mengkaji azas mamfaat untuk melanjutkan, dan terlalu berani ambil risiko terhadap kegiatan pembangunan yang sudah masuk ranah krusial.

Terutama dalam perubahan desain tanpa sepengetahuan DPRD Solsel, dan MoU yang sudah ada dikangkangi oleh dinas terkait. Apakah tidak berisiko dikemudian hari, kata Ali Sabri secara aturan semestinya sudah diputus kontrak.

Karena kesempatakan ketiga berupa surat peringan (SP3) sudah diberikan sejak Agustus 2019, sudah tiga bulan perkembangan bobot pekerjaan belum terlihat signifikan

"Sudah beberapa kali diberikan kesempatan, namun itikad baik perusahaan tidak ada untuk percepatan pembangunan. Kini dinas terkait masih mengkaji azas manfaat untuk melanjutkan, ada apa ini ?," pungkasnya.

Politisi PAN itu menyatakan heran dengan apa yang sudah dilakukan dinas, dan mungkin barangkali ada aturan yang bisa membeckup mereka dalam kelanjutan pembangunan.

Sebaiknya dihentikan dulu, baru dibahas lagi anggaran untuk kelanjutannya di DPRD.

"Kita hanya menyarankan, dilanjutkan atau tidak. Tergantung Dinas PUTR Solsel," pungkasnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Solok Selatan, Afrizal Chandra menyebutkan, putus kontrak meski harus dilakukan, jalan terakhir menyelamatkan pihak terkait dari jeratan hukum.

Dinilainnya, sifat bangunan dalam kontruksi seharusnya dilakukan kontraktor yang berpengalaman. Namun belum terlihat yang dilakukan oleh PT Zulaikha, dia menduga Unit Layanan Pengadaan (ULP) belum selektif melihat kontraktor yang memenuhi syarat memenangkan tender. Tenaga orangnya, alatnya, pacing plan dan tahapan pekerjaan yang dimulai dari nol persen.

"Memang kita sudah menyarankan ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) segera memutus kontrak, karena kondisi kontrak sudah kritis. Kami menilai tidak mungkin terlesaikan hingga jatuh kontrak 26 desember 2019," jelasnya.

Tentunya, Dinas PUTR agar segera ambil langkah-langkah administrasi untuk pemutusan kontrak. Supaya tidak berimplikasi hukum yang lebih serius, jika seandainya di paksakan maka akan menangggung risiko sendiri.

"Kritis itu tidak mungkin lagi diestimasi untuk dilanjutkan, azas mamfaat terhadap belanja terhadap keuangan negara. Dan ini tidak dapat dipertimbangkan lagi, jangan gegabah," pesannya.

Yang meski harus dikaji ulang kelanjutan pembangunan kedepan, bagaimana legislatif dan eksekutif carikan formula yang pas. Sehingga tidak bersenggolan dengan aturan hukum, mungkin saja proyek sedang akan diputus kontrak dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPKP).

"Pada prinsipnya Komisi II DPRD mendukung pembangunan masjid yang megah, yang diharapkan jadi ikon wisata religius di Solok Selatan. Tentu harus dilakukan alur dan proses menurut aturan hukum yang benar. Bukang mengangkangi aturan," ulasnya.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan Solok Selatan, Yance Bastian yang juga PPK Masjid Agung Solsel, mengatakan tetap mencari aturan yang membolehkan dilaksanakan kelanjutan pekerjaan Masjid Agung dengan masa waktu yang tersisa sekitar dua bulan lagi.

Azas mamfaat ini meski harus dicarikan solusinya, memang secara struktural sudah seharusnya di putus kontrak. Sebab sudah SP3 sudah dikeluarkannya, tapi setiap persoalan pasti ada solusi dan jalan keluarnya.

"Kita konsultasikan ke LKPP dulu, terkait boleh atau tidaknya dilanjutkan pembangunan Masjid Agung ini," pangkasnya. (Hendrivon)
×
Berita Terbaru Update