Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

DI SEKTOR LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Golkar Pertanyakan Target Pendapatan 2020 Turun 71 Persen

Rabu, 30 Oktober 2019 | 10:24 WIB Last Updated 2019-10-30T09:58:34Z

Afrizal

PADANG-Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar mempertanyakan turun drastisnya target pendapatan pada Rencana APBD 2020 yang mencapai 71 persen lebih di sektor Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
"Dalam nota keuangan RAPBD 2020 yang disampaikan Gubernur , target pendapatan di sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah diperkirakan 
Rp27.496.569.310,- Angka ini turun signifikan ketimbang RAPBD 2019 yang ditargetkan Rp95.332.589.000,- ," kata Juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar, H. Afrizal dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Rabu (30/10) di Padang.
Afrizal menyebutkan, penurunan drastis target pendapatan di sektor Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah itu mencapai Rp67.836.019.690,- atau 71, 16 persen. Ini adalah penurunan sangat tajam yang perlu didalami, apa faktor penyebab nya.
Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumbar ini, gubernur dalam nota keuangan RAPBD 2020 menyebutkan penurunan ini disebabkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat belum dianggaran.  Namun data yang didapatkan Fraksi Golkar, DID 2020 untuk provinsi tetangga sudah ada nominalnya seperti Riau Rp21.597.315 000,-, Sumatera Selatan Rp30.979.728.000,-, Bengkulu Rp21.971.405.000,-. Jambi Rp11.151.186.000,- dan lainnya. 
"Kenapa DID 2020 Sumbar belum dianggarkan pemerintah pusat? Atau memang Sumbar dapatnya belakangan, atau ada faktor-faktor lainnya? Padahal menurut hemat kami, Sumbar kami perkirakan dapat DID lebih dari provinsi tetangga tersebut," ujar Afrizal.
Dia juga menyebutkan, dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), Golkar mengapresiasi  Gubernur yang telah bisa menargetkan Rp 2.487.413.822.228,- atau naik 3,63 persen dari target pada RAPBD  2019 sebesar Rp2.400.181.719.700,-. Namun kenapa target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari target RAPBD 2019 sebesar Rp130.700.000.000,- diturunkan menjadi Rp122.000.000.000,- untuk tahun 2020.  
"Karena ini berasal dari kontribusi atau bagian laba atas penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD, mohon pula untuk menjelaskan perkembangan BUMD dimaksud terutama  perbandingan penyertaan modal dengan kontribusi yang diberikan dalam tiga tahun terakhir," jelas Afrizal. (*)

×
Berita Terbaru Update