Padang – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat mengumumkan bahwa alokasi Dana Desa untuk wilayah tersebut pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp1,05 triliun. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,02 triliun.
“Dana ini akan disalurkan ke 1.035 desa atau nagari yang tersebar di Sumatera Barat,” ujar Kepala DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah, di Padang, Senin (10/2).
Menurutnya, alokasi dana ini telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa. Sama seperti tahun sebelumnya, penggunaan dana desa terbagi menjadi dua, yakni untuk keperluan yang telah ditentukan serta penggunaan yang bersifat fleksibel sesuai kebutuhan desa.
Dengan adanya peningkatan alokasi ini, diharapkan pemerintah desa dan nagari dapat lebih bersemangat dalam mengembangkan perekonomian serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal.
Syukriah juga mengingatkan tentang tujuh prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa, antara lain: pengentasan kemiskinan dan tengkes, penguatan ketahanan desa, peningkatan layanan kesehatan dasar, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, pemanfaatan teknologi untuk desa digital, serta pembangunan berbasis padat karya tunai dengan bahan baku lokal.
“Tujuh prioritas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan Dana Desa yang transparan, efektif, dan akuntabel agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan.
Sebagai perwakilan Kementerian Keuangan di daerah, DJPb Sumbar tidak hanya memastikan kelancaran penyaluran dana, tetapi juga mengawal pengelolaan keuangan desa guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(des*)
